How Pioneer Industries Will Benefit From Indonesian Tax Holiday

How Pioneer Industries Will Benefit From Indonesian Tax Holiday

Matthew Gilleard – International Tax Review (ITR)

The Indonesian Ministry of Finance has released long awaited regulations regarding the provision of tax facilities in the form of exemption from, or reductions in, the rate of corporate income tax.

Under Government Regulation No. 94/2010 and Regulation No. 130/PMK011/2011, a tax holiday or rate reduction will be available to companies in pioneer industries. To qualify for the exemption taxpayers must engage in pioneer or upstream industries covering sectors such as base metals, natural oil and gas chemical refinery, machinery, renewable energy and telecommunication equipment.

The taxpayer must also have a new capital investment plan under the approval of the authorised institution at a minimum value of Rp1 trillion ($120 million) and deposit a fund equal to at least 10% of their planned total capital investment in an Indonesian bank. Further, this should not be withdrawn before the realisation of the capital investment.

Finally, the corporate entity must own the status of an Indonesian legal entity, approval for which is issued at least 12 months before the validation of the regulation. “The corporate income tax exemption is granted for a minimum of five years to a maximum of 10 years, calculated since the tax year in which the commercial production commences,” said Imam Subekti of MUC Consulting Group. “Further, after the exemption facility period ends, the taxpayer shall be granted the corporate income tax reduction facility at 50% from the corporate income tax due for a two tax year period.”

“To obtain the facility, taxpayers file the application to the Trade Minister or the Head of Indonesian Investment Coordinating Board,” added Imam Subekti.

Advisers say the motivations behind the tax holiday are political ones, with the facility having effect until the next general election in three years time.

“This tax holiday facility is a politically driven facility,” said Prijohandojo Kristanto, chairman at PB Taxand in Indonesia. “The facility is given to selected pioneer projects and applicable only to those who apply for new investment 12 months before the effective date and three years afterwards, which coincides with the end of the current government’s tenure.”

Kristanto believes the tax holiday should draw in investment. “There is a lot of criticism addressed to the present government for not realising its promises,” he said. “Therefore in the last three years of its tenure, the government provides this extraordinary facility to attract new and big pioneer industries, instead of improving the long-awaited improvements by business sectors such as improvement on infrastructure, legal certainty and less bureaucracy, because those will take a longer time.”

The time delay between application and realisation of the facility could vary depending on the level of authority interest in the taxpayer project.
“I don’t know how long it would take to get this facility,” said Kristanto. “However, if the project is interesting enough for the Minister of Industry, the Head of Investment Coordination Board and the Minister of Finance, it will be relatively quick.”

“My advice to investors would be to apply now,” he added.

Source:  International Tax Review

MUC Now in Tier 3 as a Leading Tax Firm in Indonesia

MUC Now in Tier 3 as a Leading Tax Firm in Indonesia

MT Indra (Marketing):

Based on survey by International Tax Review 2012, MUC Consulting Group is now in tier 3 as a leading tax firm in Indonesia. We manage to climb up one tier than previous years. Hope that we can keep up our good reputation.

Ika Fithriyadi (Director):

Dear all, just to share my expression that being in the tier 3 for such a competitive business like tax firm in Indonesia it’s so wonderful. So, congratulation for all team, all stakeholders that already been engaged on it, all families and friends that have been supported MUC with all prayer and tears. That’s why, become syukur to Allah SWT by this achievement would be the great impression for all of us. I do agree with mbak Nelly with her reminder that we should try to be ” pandai dalam mensyukuri semua nikmat yang kita terima,  terus mawas diri, pertajam introspeksi, and don’t forget that we have own value to be expressed on it.
Hopefully, Allah SWT will keep us in a good way with His Barokah. Aameen.

Another thing, I’m already in London now, and insya Allah I will leave from London on Friday, which’s meant that my departure in Indonesia will be on saturday afternoon insya Allah. That’s why guys, brother and sister, from the deep of my heart, I express my apologize to all you here especially all management that I can’t attend the gathering, being together with you in such a great moment, since I my self to have a break for a while, to get recover for next monday of course. May Allah SWT giving you all togetherness and happiness and all agenda will be on our willingness.

Dari London yang mulai masuk musim dingin, di udara pagi yang dingin tapi seru, doa2 tulus dari saya semoga senantiasa mengiringi perjalanan MUC wa bil khusus employee gathering tahun ini…….

Marwoto(円音) (Japan Relation): Oh ! SUGOI ne,,,  MUC, Omedeto Gozaimasu !

Buku “Panduan Komprehensif Pajak Pertambahan Nilai”

Panduan Komprehensif Pajak Pertambahan Nilai

Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009


KATA PENGANTAR
 
Salah satu kewajiban perpajakan yang harus dipatuhi oleh setiap Wajib Pajak adalah kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta PPnBM. Sesuai dengan sistem self assessment maka Wajib Pajak dalam hal  Pengusaha Kena Pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan termasuk kewajiban menghitung, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM dengan mekanisme atau prosedur yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak

Sejak 01 April 2010 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga UU PPN 1984 diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi Pengusaha Kena Pajak melalui penyederhanaan sistem PPN sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak yang berujung pada peningkatan penerimaan negara di sektor PPN dan PPnBM. Melalaui penyederhanaan pengenaan PPN terhadap transaksi pembiayaan syariah, prosedur pemusatan PPN, prosedur pengembalian kelebihan pembayaran PPN, dan sebagainya merupakan salah satu proses perubahan yang terus didorong dalam rangka memberi kemudahan bagi Pengusaha Kena Pajak.

Pemahaman ketentuan perpajakan khususnya ketentuan PPN ini menjadi bagian penting yang harus diperhatikan untuk menghindari risiko yang mungkin timbul baik bagi Pengusaha Kena Pajak berupa sanksi atau bagi pemerintah berupa hilangnya potensi penerimaan negara. Ketentuan mengenai Faktur Pajak yang mengatur begitu detail prosedur formal baik pengisian maupun pelaporan mengharuskan Pengusaha Kena Pajak untuk lebih berhati-hati dalam menerapkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Faktur Pajak ini juga menjadi perhatian serius pemerintah dalam hal ini DJP karena makin maraknya penerbitan dan penggunaan Faktur Pajak fiktif.

Salah satu perubahan yang dilakukan dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 adalah adanya perluasan Objek PPN dan perluasan yang bukan Objek PPN. Pemahaman mengenai suatu transaksi termasuk Objek PPN atau bukan merupakan permasalahan yang sering dihadapi oleh Pengusaha Kena Pajak maupun fiskus. Begitu juga dengan transaksi-transaksi yang mendapat fasilitas PPN. Dalam buku ini, penulis mencoba untuk membahas secara rinci mengenai permasalahan-permasalahan tersebut dengan tetap mengacu pada ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sdr. Muhammad Razikun dan kawan-kawan dari PT Multi Utama Consultindo yang telah bekerja keras dalam penyusunan buku ini.
Semoga memberikan manfaat buat kita semua.

Jakarta, Juni 2011
Penulis

DAFTAR ISI
 
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I  PENDAHULUAN
BAB II OBJEK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
A. Objek PPN Menurut Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1983 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009
B.  Objek PPN dalam Pasal 16C dan Pasal 16D UU Nomor 8 Tahun 1983, Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009
C.  Persyaratan Objek PPN (Pasal 4 UU PPN)

BAB III SUBJEK PPN
A.  Pengertian Pengusaha Kena Pajak (PKP)
B   Kewajiban Pengusaha Kena Pajak (Pasal 3A UU PPN)
C.  Sanksi Terhadap Pengusaha yang Seharusnya Dikukuhkan Menjadi Pengusaha Kena Pajak tetapi Tidak Melaporkan Kegiatan Usahanya untuk Dikukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak (Pasal 2 UU KUP)

BAB IV TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA
A. Pengertian (Pasal 2 UU PPN)
B. Dasar Pengenaan Pajak
C. Kondisi Hubungan Istimewa

BAB V TARIF DAN PENGHITUNGAN PPN
A.  Tarif PPN (Pasal 7 UU PPN)
B.  Penghitungan PPN (Pasal 8A UU PPN)
C.  Pengertian dan Jenis Dasar Pengenaan Pajak (DPP) (PP 143)
D.  DPP atas Jasa Persewaan Ruangan (SE-14/PJ.53/2003)
E.  DPP atas PKP Real Estate dan Industrial Estate
F.  Rokok Buatan Dalam Negeri dan Luar Negeri
G.  Dasar Pengenaan Pajak atas Transaksi yang Menggunakan Valuta Asing

BAB VI SAAT DAN TEMPAT PAJAK TERUTANG
A. Saat Pajak Terutang (Pasal 11 UU PPN)
B. Tempat Pajak Terutang (Pasal 12 UU PPN)
 
BAB VII FAKTUR PAJAK DAN NOTA RETUR/NOTA PEMBATALAN
A.  Pengertian Faktur Pajak (Pasal 1 UU PPN)
B.  Jenis Faktur Pajak (Pasal 13 UU PPN Jo PMK-38/PMK.03/2010 Jo PER-13/PJ/2010 Jo PER-65/PJ/2010)
C.  Nota Retur dan Nota Pembatalan (PMK-65/PMK.03/2010)

BAB VIII   PELAPORAN PAJAK KELUARAN DAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN
A.  Pelaporan Pajak Keluaran
B.  Prinsip Dasar Pengkreditan Pajak Masukan (Pasal 9 UU PPN)
C.  Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan (Pasal 9 ayat (8) UU PPN)
D.  Penghapusan Piutang (PP 143 Tahun 2000 Jo PP 24 Tahun 2002)
E.  BKP yang Dibeli Musnah/Rusak karena Bencana Alam atau Kondisi Force Majeure (PP 143 Tahun 2000 Jo PP 24 Tahun 2002)
F.   Kesalahan dalam Pemungutan Pajak (PP 143 Tahun 2000 Jo PP 24 Tahun 2002)
G.  Pajak Masukan atas Pemakaian Sendiri dan/atau Pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak (KEP-87/ PJ./2002)
H.  Jasa pengiriman paket dan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata (PMK-75.PMK.03/2010)
I.    Pajak Masukan atas Jasa Telekomunikasi (KEP-539/PJ./2000)
J.   Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan bagi PKP yang Mempunyai Peredaran Usaha Tidak Melebihi Jumlah Tertentu (PMK-74/ PMK.03/2010)
K.  Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Kegiatan Usaha Tertentu (PMK-79/PMK.03/2010)
L.   Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak Dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak (PMK-78/ PMK.03/2010)

BAB IX PEMUNGUT  PPN
A.  Macam Pemungut PPN
B.  Objek Pemungutan PPN
C.  Mekanisme Pemungutan PPN oleh Pemungut PPN
D.  Penyetoran dan Pelaporan Pemungut PPN (PMK-184/PMK.03/2007 Jo PMK-80/PMK.03/2010)
E.  Dikecualikan dari Pemungutan PPN oleh Pemungut PPN
F.  Sanksi

BAB X RESTITUSI DAN KOMPENSASI
A.  Saat Restitusi dan Kompensasi (Pasal 9 UU PPN)
B.  Pengembalian Pendahuluan (PMK-72/PMK.03/2010)
C.  Tata Cara Resitusi (PMK-72/PMK.03/2010)
D.  Prosedur Penyelesaian Restitusi PPN (PMK-72/PMK.03/2010)
E.  PKP Gagal Produksi (PMK-81/PMK.03/2010)
F.  Restitusi/Pembebasan PPN dan/atau PPn BM kepada Perwakilan  Negara Asing/Badan Internasional serta Pejabat/Tenaga Ahlinya
G.  Restitusi Turis Asing (PMK-76/PMK.03/2010 Jo PMK-18/PMK.03/2011)

BAB XI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
A. Objek PPnBM
B. Tarif PPnBM
C. Mekanisme Penghitungan PPnBM
D. Saat Terutang PPnBM atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Dari Pusat Ke Cabang Atau Sebaliknya Dan Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Antar Cabang
E. BKP Mewah Kendaraan Bermotor
F.   Tata Cara Pengenaan PPn BM Kendaraan Bermotor
G. Kendaraan Bermotor yang Dibebaskan dari Pengenaan PPn BM
H.  Tata Cara Restitusi PPn BM Kendaraan Bermotor yang   Terlanjur Dipungut/Dibayar
I.  Contoh Penghitungan PPN dan PPn BM atas Kendaraan Bermotor
J.  BKP Mewah Selain Kendaraan Bermotor (PP Nomor 145 tahun 2000 Jo PP Nomor 12 tahun 2006 )

BAB XII PPN ATAS PENYERAHAN PERSEDIAAN DAN AKTIVA YANG MENURUT TUJUAN SEMULA TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN
A.  Penyerahan Pada Saat Pembubaran Perusahaan
B.  Penyerahan Aktiva yang menurut Tujuan semula tidak untuk Diperjualbelikan (Pasal 16D)
C.  Mekanisme Pengenaan PPN

 
BAB XIII PPN ATAS EKSPOR JASA KENA PAJAK, EKSPOR BKP TIDAK BERWUJUD, DAN HANDLING IMPOR DAN EKSPOR
A.  Pengertian Ekspor JKP dan BKP Tidak Berwujud
B.  Perlakuan PPN Atas Ekspor BKP Tidak Berwujud
C.  Perlakuan PPN Atas Ekspor JKP
D.  PPN atas Handling Import
E.  PPN atas Handling Export
 
BAB XIV   PPN ATAS PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD ATAU JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN
A.  Pengertian
B.  Jenis BKP Tidak Berwujud dan JKP dari Luar Daerah Pabean
C.  Mekanisme Pengenaan PPN
D.  Saat Terutang PPN atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean
E.  Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan
F.  Tata Cara Penghitungan PPN

BAB XV  PPN ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
A.  Syarat-syarat Dikenakannya PPN (PMK-39/PMK.03/2010 Jo PER-27 PJ./2010 Jo SE-70/PJ/2010)
B.  Dasar Pengenaan Pajak dan PPN yang Terutang (PMK-39/ PMK.03/2010 Jo PER-27/PJ./2010 Jo SE-70/PJ/2010)
C.  Saat dan Tempat PPN yang Terutang (PMK-39/PMK.03/2010 Jo PER-27/PJ./2010 Jo SE-70/PJ/2010)
D.  Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan (PMK-39/PMK.03/2010 Jo PER-27/PJ./2010 Jo SE-70/PJ/2010)
E.  Tanggung Jawab Renteng (PMK-39/PMK.03/2010 Jo PER-27/ PJ./2010 Jo SE-70/PJ/2010)
F.  Membangun Sendiri di Kawasan Real Estate
G.  Membangun Sendiri Pasca Bencana Alam Di Wilayah Provinsi Sumatera Barat Dan Sebagian Provinsi Jambi (PMK-17/ PMK.03/2010)
H.  Ketentuan Peralihan

BAB XVI   PPN ATAS PEMAKAIAN SENDIRI DAN PEMBERIAN CUMA-CUMA
A. Pengertian (KEP-87/PJ/2002)
B. Ketentuan PPN (KEP-87/PJ/2002 Jo SE-04/PJ.51/2002)
C. Dasar Pengenaan Pajak (KEP-87/PJ/2002)

BAB XVII  PPN ATAS BARANG/JASA LAINNYA
A. Penyerahan Jasa Perbankan
B. PPN atas Transaksi Sewa Guna Usaha (Leasing)
C. PPN Atas Produk Rekaman Suara Dan/Atau Gambar
D. PPN Atas Restrukturisasi Perusahaan
E. Paket Program Acara di Televisi (SE-11/PJ.532/2000)
F. Jasa Perdagangan (SE-145/PJ/2010)
G. PPN atas Penyerahan Jasa Angkutan Umum (KMK-527/ KMK.03/ 2003 Jo PMK-28/PMK.03/2006)
H. PPN Atas Penyerahan Air Bersih

BAB XVIII FASILITAS PPN/PPnBM TERUTANG TIDAK DIPUNGUT
A.  Ketentuan Umum (Pasal 16B UU Nomor 18 Tahun 2000)
B.  PPN Tidak Dipungut atas Penyerahan Avtur untuk Keperluan Penerbangan Internasional
C.  PPN Tidak Dipungut Proyek Pemerintah dengan Dana Hibah/ Pinjaman Luar Negeri
D.  PPN Tidak Dipungut atas Impor BKP Tertentu yang Dibebaskan dari Bea Masuk
E.  PPN Tidak Dipungut atas Impor Barang Berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contracts) Minyak dan Gas Bumi)
F.  PPN Tidak Dipungut atas Impor Barang yang Mendapatkan Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)
G.  EPTE (Entrepot Produksi Tujuan Ekspor)
H. Tempat Penimbunan Berikat

BAB XIX FASILITAS PEMBEBASAN PPN/PPnBM
A.  Ketentuan Umum (Pasal 16B UU Nomor 18 Tahun 2000)
B.  Cakupan Fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan PPN (SE-95/ PJ/2010)
C.  BKP dan/atau JKP Tertentu Dibebaskan dari Pengenaan PPN (PP Nomor 146 Tahun 2000 Sebagaimana Telah Diubah dengan PP No.38 Tahun 2003 jo Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 370/ KMK.03/2003 jo Keputusan Dirjen Pajak Nomor: KEP-233/ PJ/2003)
D.  PPN Dibebaskan atas Jasa Kebandarudaraan Tertentu (PP Nomor 28 Tahun 2009)
E.  PPN Dibebaskan atas BKP Tertentu yang Bersifat Strategis (PP Nomor 12 Tahun 2001 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan PP Nomor 31 Tahun 2007 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 155/KMK.03/2001 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 31/PMK.03/2008)
F.   PPN Dibebaskan untuk Perwakilan Negara Asing/Badan Internasional (Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 25/KMK.01/1998)
G. Tata Cara Pemberian Pembebasan PPN

BAB XX FASILITAS PPN DITANGGUNG PEMERINTAH
A.  Pengertian
B.  Fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah atas Penyerahan Minyak  Goreng Sawit
C.  Fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah atas Penyerahan Gandum dan Tepung Gandum/Terigu
D.  Fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Eksplorasi Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi
E.  Fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah atas Transaksi Murabahah Perbankan Syariah
F.  Fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah Atas Subsidi Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Nabati dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 (Tiga) Kilogram Bersubsidi
 
BAB XXI FASILITAS PPN DI KAWASAN BEBAS
A.  Pengertian
B.  Perlakuan PPN
C.  Tata Cara Pengenaan PPN
D.  Fasilitas atas Pemasukan BKP, BKTP TB, dan JKP dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean atau dari Tempat Penimbunan Berikat ke Kawasan Bebas
E.  Pencabutan PKP di Kawasan Bebas

BAB XXI PELAPORAN SPT MASA PPN
A.  Kewajiban Pelaporan
B.  Waktu Pelaporan
C.  Bentuk dan Jenis SPT Masa PPN
D.  Kewajiban e-SPT PPN
E.  Pembetulan SPT Masa PPN
F.  Pelaporan Pembatalan dan Penggantian Faktur Pajak
G.  Sanksi Terkait Pelaporan SPT Masa PPN

  • MUC CONSULTING GROUP

    Konsultan Pajak, Konsultan Customs, Konsultan IT/E-Govt, Konsultan Riset, Konsultan GCG/Risk, Training, & Kantor Akuntan Publik (KAP)

     

    PUSAT:

    MUC Building

    Jl TB Simatupang 15 Jaksel

    Telp +62 21 78837111

    Fax   +62 21 78837666

     

    CABANG SURABAYA

    Graha Pena Lt 15

    Jl A Yani 88 Surabaya

    Telp +62 31 8202180

    Fax   +62 31 8283884

     

    CABANG BALIKPAPAN

    Jl Indrakila No 99

    Balikpapan Utara

    Telp +62 542 7202929

    Fax   +62 542 7204298

  • Arsip Artikel

  • Categories

  • Blog Stats

    • 36,930 hits
  • Meta

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 800 other followers