Aturan Versus Realitas atas Ekspor Jasa

Aturan Versus Realitas atas Ekspor Jasa

oleh: Tim Konsultan Pajak MUC

Sebelum ekspor jasa ditetapkan sebagai salah satu Objek Pajak, terdapat ketidakpastian perlakuan pajak atas ekspor jasa. Kenyataannya, Peraturan Menteri Keuangan (PMK No.70/PMK.03/2010) dikeluarkan untuk mendukung pelaksanaan atas perlakuan perpajakannya. Itu semua dilakukan demi kepastian hukum, terutama bagi mereka yang menyerahkan ke luar Indonesia. Dapatkah aturan itu menjadi nyata?

Selama ini dalam menyikapi ketentuan teknis PPN atas kasus-kasus penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) ke luar negeri (baca: luar Daerah Pabean, red), sebagian pihak cenderung mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 302/KMK.04/1989. Namun Keputusan Menkeu ini masih menyisakan beberapa pertanyaan seputar penyerahan JKP ke luar negeri. Karenanya tak heran jika terhadap kasus-kasus penyerahan JKP ke luar negeri yang serupa, terdapat 2 (dua) jenis penegasan yang bertolak belakang dari Dirjen Pajak.

Contohnya saja pada jasa survey yang dilakukan perusahaan di Indonesia untuk perusahaan di luar negeri. Dalam salah satu suratnya, Dirjen Pajak menegaskan bahwa atas jasa tersebut tidak terutang PPN. Pertimbangannya adalah karena penerima manfaat atas jasa berada di luar negeri berdasarkan destination principle. Namun dalam surat lainnya, Dirjen Pajak berpijak pada original principle dengan mengatakan bahwa atas jasa survey itu tetap terutang PPN. Mana yang benar, atas penyerahan JKP ke luar negeri terutang PPN atau tidak?

Karena belum adanya kepastian di atas, maka sejak ekspor JKP ditetapkan sebagai Objek PPN yang baru dengan tarif 0%, banyak yang berharap agar kepastian PPN yang selama ini belum terdapat pada kasus-kasus penyerahan JKP ke luar negeri dapat tercipta. Atau dengan kata lain, atas setiap penyerahan JKP ke luar negeri diharapkan mendapatkan perlakuan yang sama, yaitu dikenai PPN dengan tarif 0%.

Ekspor JKP sebagai Objek PPN yang Baru

Sesuai Pasal 29 UU PPN (UU No. 8 Tahun 1983 yang  telah diubah terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.: 70/PMK.03/2010, yang dimaksud dengan ekspor JKP sebagai Objek PPN yang baru adalah setiap kegiatan penyerahan JKP ke luar Daerah Pabean. Mengacu pada definisi ini, penyerahan jasa survey ke luar negeri seperti yang telah kami ilustrasikan di atas dapat dikategorikan sebagai ekspor JKP. Namun sayangnya tidak untuk dikenai tarif sebesar 0%. Mengapa demikian?

PMK No.: 70/PMK.03/2010 membatasi bahwa ekspor JKP yang dapat dikenai PPN sebesar 0% hanyalah ekspor jasa maklon, jasa perbaikan dan perawatan, serta jasa konstruksi yang memenuhi persyaratan tertentu. Dalam hal jasa maklon, jasa konstruksi maupun jasa perbaikan dan perawatan yang diekspor tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, maka atas ekspor jasa-jasa itu tidak dapat dikenai PPN sebesar 0%.

Batasan Ekspor JKP yang Dikenai Tarif 0%

No. Jenis Jasa Persyaratan Tertentu
1. Jasa Maklon
  1. Pemesan atau penerima JKP berada di luar Daerah Pabean dan merupakan WPLN (Wajib Pajak Luar Negeri) dan tidak mempunyai BUT (Bentuk Usaha Tetap) sebagaimana dimaksud dalam UU PPh;
  2. Spesifikasi dan bahan disediakan oleh pemesan atau penerima JKP;
  3. Bahan adalah bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses menjadi BKP yang dihasilkan;
  4. Kepemilikan atas barang jadi berada pada pemesan atau penerima JKP; dan
  5. Pengusaha jasa maklon mengirim barang hasil pekerjaannya berdasarkan permintaan pemesan atau penerima JKP ke luar Daerah Pabean.
2. Jasa Perbaikan dan Perawatan Melekat pada atau untuk barang bergerak yang dimanfaatkan di luar Daerah Pabean.
3. Jasa konstruks Melekat pada atau untuk barang tidak bergerak yang terletak di luar Daerah Pabean.

Tarif 0% juga tidak dapat dikenai jika jasa-jasa yang diekspor adalah selain jasa maklon, jasa konstruksi, maupun jasa perbaikan dan perawatan. Lantas berapakah tarif yang dikenakan? Ataukah atas transaksi itu justru tidak terutang PPN sama sekali?

Ekspor JKP Lainnya

Di dalam Pasal 2 PMK No.: 70/PMK.03/2010 diatur hal sebagai berikut,

(1) Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

(3) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 0% (nol persen).”

Kemudian di dalam ketentuan Pasal 4 PMK No.: 70/PMK.03/2010 ditetapkan, “Jenis Jasa Kena Pajak yang atas ekspornya dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

a. Jasa Maklon yang batasan kegiatannya memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a;
b. jasa perbaikan dan perawatan yang batasan kegiatannya memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1;
c. jasa konstruksi, yaitu layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi, yang batasan kegiatannya memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2.”

Jika memperhatikan redaksional pada Pasal 4 PMK No.: 70/PMK.03/2010, selain ekspor 3 (tiga) jenis jasa yang telah disebutkan sebelumnya dapat dikatakan tidak terutang PPN. Dan konsekuensinya, pengusaha yang melakukan ekspor yang tidak terutang PPN harus memisahkan pembukuan transaksi yang terutang PPN dari transaksi yang tidak terutang PPN. Sebab sesuai Pasal 9 ayat (8) UU PPN, Pajak Masukan yang berkaitan dengan transaksi yang tidak terutang PPN tidak dapat dikreditkan.

Dengan memperhitungkan konsekuensi yang ada, secara administratif Pengusaha Kena Pajak (PKP) lebih diuntungkan jika memungut PPN sebesar 10% atas ekspor selain 3 (tiga) jenis JKP. Pemungutan PPN sebesar 10% ini pun sangat aman untuk menghindari perbedaan pendapat dengan aparat pajak. Hanya saja memang timbul permasalahan tersendiri, yaitu siapa yang akan menanggung PPN sebesar 10% tersebut? Karena pemesan JKP yang berada di luar negeri boleh jadi tidak bersedia untuk menanggung PPN.

Pemberitahuan Ekspor JKP sebagai Bukti

Tatkala jenis jasa yang diekspor termasuk 3 (tiga) jenis JKP yang memenuhi syarat untuk dikenai tarif 0%, hal lainnya yang perlu diperhatikan adalah keberadaan Pemberitahuan Ekspor JKP (PEJ). Pemberitahuan Ekspor JKP sangat diperlukan sebagai bukti penyerahan JKP ke luar negeri, sementara ekspor Barang Kena Pajak (BKP) dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Perbedaannya, PEB dibuat oleh otoritas Ditjen Bea dan Cukai, sedangkan PEJ dibuat oleh PKP yang melakukan ekspor JKP.

Kemudian, perhatikan pula bahwa formulir PEJ yang dibuat sesuai dengan lampiran PMK No. 70/PMK.03/2010. Dan selain menginformasikan identitas PKP sendiri, harus dipastikan bahwa formulir standar ini memuat informasi mengenai identitas penerima JKP, jenis JKP yang diekspor –berdasarkan deskripsi jasa yang wajib dilakukan-, nilai penggantian, dan tanggal dan nomor invoice atau kontrak.

Lalu, kapan sebenarnya PEJ itu wajib dibuat? Dokumentasi yang sangat relevan dengan ekspor JKP ini wajib dibuat pada saat ekspor telah dianggap terutang, yaitu pada saat penggantian atas jasa yang diekspor tersebut dicatat atau diakui sebagai penghasilan. Hal ini berdasarkan Peraturan Menkeu yang telah disebutkan berulang kali di atas.

Sebagai bukti dokumen atas eksportasi jasa, ketiadaan PEJ sangat potential menyebabkan transaksi tersebut tidak akan diakui sebagai ekspor JKP yang dikenai PPN sebesar 0%. Bahkan kemungkinan terburuknya, transaksi itu tidak dianggap sebagai ekspor yang tidak terutang PPN, tetapi dianggap sebagai transaksi lokal yang wajib dipungut PPN sebesar 10%. Hal yang sama juga berlaku jika PEJ telah dibuat namun jasa yang diekspor tidak termasuk 3 (tiga) jenis JKP yang dapat dikenai tarif 0%.

Resiko Tarif sebesar 0%

Tarif 0% atas ekspor JKP akan menimbulkan efek restitusi. Sementara jasa sendiri sangat sulit untuk diukur, tidak seperti barang yang notabene sangat kasat mata. Oleh karena itu untuk mencegah kebocoran pundi negara, tidak berlebihan rasanya jika Ditjen Pajak melakukan pengawasan yang lebih ekstra dari restitusi karena ekspor BKP.

Mengantisipasi hal di atas, maka idealnya PKP tidak hanya menyiapkan PEJ. Dokumen-dokumen lain yang sangat relevan dengan ekspor JKP juga perlu disiapkan, di antaranya perjanjian penyerahan JKP ke luar negeri yang mendeskripsikan jenis jasa dan bagaimana jasa tersebut diserahkan, khususnya terhadap ekspor 3 (tiga) jenis jasa yang dapat dikenai tarif PPN sebesar 0%.

Kesimpulannya setelah hiruk-pikuk ekspor jasa, penetapan pengenaan PPN 0% pada tiga jenis jasa sebagaimana dimaksud dalam PMK No 70/PMK.03/2010 sebenarnya adalah salah satu langkah ke depan untuk mencapai kepastian hukum. Namun ekspor jasa ini masih menyisakan keraguan bagi para pelaku ekspor jasa. Dalam hal ini, ukuran yang paling ideal adalah meminta penegasan dari Dirjen Pajak sebelum jasa tersebut diekspor dan semua dokumen pendukung, terutama PEJ, telah diterbitkan. Dan ketika aturan yang ada tidak cocok dengan realitas, buatlah permohonan penegasan yang lebih jelas lagi kepada Dirjen Pajak.

Bookmark and Share

  • MUC CONSULTING GROUP

    Konsultan Pajak, Konsultan Customs, Konsultan IT/E-Govt, Konsultan Riset, Konsultan GCG/Risk, Training, & Kantor Akuntan Publik (KAP)

     

    PUSAT:

    MUC Building

    Jl TB Simatupang 15 Jaksel

    Telp +62 21 78837111

    Fax   +62 21 78837666

     

    CABANG SURABAYA

    Graha Pena Lt 15

    Jl A Yani 88 Surabaya

    Telp +62 31 8202180

    Fax   +62 31 8283884

     

    CABANG BALIKPAPAN

    Jl Indrakila No 99

    Balikpapan Utara

    Telp +62 542 7202929

    Fax   +62 542 7204298

  • Arsip Artikel

  • Categories

  • Blog Stats

    • 42,202 hits
  • Meta

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 800 other followers